Dilema
Pemberdayaan Masyarakat Dan Strategi Pemerintahan Daerah Guna Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean 2015
Pemerintah
Daerah Bali
Bangsa
Indonesia merupakan bangsa besar yang terdiri dari beranekaragam suku, bahasa,
dan budaya. Dilihat dari banyaknya keanekaragaman, pada dasarnya Indonesia
merupakan bangsa rapuh apabila tidak adanya suatu ideologi bangsa yang mempersatukan keanekaragaman tersebut. Oleh
karena itu, untuk mempersatukan keanekaragaman itu dijadikanlah bangsa
Indonesia menjadi satu tujuan dan satu cita-cita sebagaimana dalam
semboyan “Bhineka Tunggal Ikha” yang berarti walaupun kita berbeda-beda akan
tetapi tetap satu tujuan. Tujaun yang dimaksud, sudah tertuang didalam
Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyi:
“melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial.”
Dalam
mewujudkan tujuan luhur yang telah dicita-citakan oleh bangsa indonesia, maka
hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan. Pembangunan yang dimaksud
bukan hanya dalam bentuk infrastruktur. Melainkan pembangunan masyarakat agar
tercapai sumber daya manusia Negara Indonesia yang berkualitas. Kata
pembangunan masyarakat sama halya dengan pemberdayaan masyarakat. Dimana kata
pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal yang berkaitan dalam memberdayakan
atau meningkatkan sumber daya manusia dari tidak berdaya menjadi berdaya atau
dari tidak berkualitas sampai berkualitas. Akan tetapi, pembangunan di
Indonesia dari zaman orde baru sampai sekarang hanya berfokus kepada
pembangunan infrastruktur saja. Dalam hal memberdayakan masyarakat kurang
terrealisasikan di Indonesia. Padahal apabila pembangunan masyarakat atau
pemberdayaan masyarakat itu berjalan dengan sebaik-baiknya maka pembangunan
infrastruktur juga akan kian berkembang. Karena apabila masyarakat sudah
berdaya menjadi masyarakat yang berkualitas maka pembangunan infrastruktur akan
berjalan dengan sendirinya siring dengan perkembangan sumber daya manusia yang
berkualitas. Dari hal tersebut, sangat dirasakan sungguh dilemanya pemberdayaan
masyarakat di Indonesia yang tidak seimbang dengan pembangunan infrastruktur.
Pemberdayan masyarakat yang kurang
terrealisasikan pada dewasa ini sungguh sangat menjadi dilema. Hal tersebut
karena pada tahun 2015 akan memasuki persaingan masyarakat ekonomi asean yang
sering disebut dengan MEA. Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) merupakan kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara Asia
Tenggara yang memiliki tujuan untuk kerjasama yang lebih solit dan kuat. Dengan
adanya kerjasama yang solit dan kuat, diharapkan dapat meningkatkan stabilitas
perekonomian dikawasan ASEAN. Sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang
ada diseluruh Asia Tenggara. Masyarakat Ekonomi Asean tersebut merupakan salah
satu bentuk Free Trade Area ( FTA) dimana AEC akan berintegrasi lewat kerja
sama ekonomi regional yang diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah,
tidak terkecuali dalam perdagangan.
Dapat
dikatakan bahwa Masyarakat Ekonomi Asean merupakan sebuah
perdagangan bebas se asia tenggara. Ketidak keseimbangan antara pembangunan
infrastruktur yang kian berkembang pesat dengan pemberdayaan masyarakat yang
kurang maksimal, sangat menjadi kelemahan bagi negara Indonesia dalam
menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean tersebut. Oleh karena itu, peran
pemerintah dalam memberdayakan masyarakat agar menjadi masyarakat yang
berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi sangan berperan penting. Karena
pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menghadapi persaingan masyarakat
ekonomi asean tersebut.
Dalam
memberdayakan masyarakat Indonesia guna menghadapi tantangan pada tahun 2015
ini, yakni persaingan Masyarakat Ekonomi Asean. Maka peran kebudayaan dalam
pembangun masyarakat sangatlah cocok diterapkan di Indonesia yang notabene
beranekaragam suku dan budaya. Contohnya seperti di pemerintah Daerah Bali, Bali
berkembang karena kekuatan tradisional yang dipertahankan orang Bali dengan
harga yang sangat mahal. Pelaksanaan upacara yang hampir terjadi setiap hari
dengan perlengkapan adat adalah bagian dari tradisi yang kalau tidak
dihubungkan dengan modernitas yang berkembang di luar negeri atau bagian lainnya
dari Indonesia (turis), daerah Bali pasti
akan menjadi sasaran destinasi untuk tujuan berpariwisata.
Selain dari
unsur kebudayaan, pada tahun 2014 lalu pemerintah daerah Bali telah
mempersiapkan cara dalam memberdayakan masyarakat dengan membentuk LPK (Lembaga
Kopetensi Kerja) yang sudah terakreditasi. Tahun 2014 ada Kegiatan Optimalisasi
Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) Provinsi Bali yaitu
Akreditasi terhadap 10 LPK yang tersebar di Kabupaten/Kota. Adapun LPK yang di
Akreditasi adalah sebagai berikut :
1. LPK. Bidadari yang beralamat di
Jl. Segara Katon 18 Dusun Purwa, Desa pengastulan, Kabupaten Buleleng di
akreditasi Tanggal 1 Oktober 2014 oleh Tim Akreditasi Komite Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja (KA-LPK) Provinsi Bali untuk kejuruan SPA THERAPIST.
2. LPK. Kencana Dewi yang beralamat
Jl. A. Yani No. 207 X Singaraja, Kabupaten Buleleng di akreditasi tanggal 2
Oktober 2014 oleh Tim Akreditasi Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
(KA-LPK) Provinsi Bali kejuruan Tata Kecantikan Kulit.
3. LPK. Silakarang yang beralamat Br.
Silakarang, Desa Singapadu, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar di akreditasi
tanggal 6 Oktober 2014 oleh Tim Akreditasi Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan
Kerja (KA-LPK) Provinsi Bali kejuruan Tata Boga.
4. LPK. Bali Cruise Service Training
Center beralamat, Jl. Jl. Tegal Cangkring Perancak, Dusun Anyar Desa Air
Kuning, Kabupaten Jembrana di akreditasi tanggal 7 Oktober 2014 oleh Tim
Akreditasi Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) Provinsi Bali
kejuruan Tata Graha.
5. LPK. LP2B Jembrana yang beralamat
Jl. Raya Negara Gilimanuk Km. 4 Desa Banyu Biru, Kabupaten Jembrana di
akreditasi tanggal 9 Oktober 2014 oleh Tim Akreditasi Komite Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja (KA-LPK) Provinsi Bali kejuruan Tata Boga
6. LPK. Gajah Wahana yang beralamat
Desa Sesana, Kec. Bebandem, Kabupaten di akreditasi tanggal 13 Oktober
2014 oleh Tim Akreditasi Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)
Provinsi Bali kejuruan TATA BOGA.
7. LPK. World Training Center yang
beralamat Jl. Cempaka No. 6 Lingkungan Kerta Sari Amlapura, Kabupaten Karangase
di akreditasi tanggal 16 Oktober 2014 oleh Tim Akreditasi Komite Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) Provinsi Bali kejuruan Pelayanan Makanan dan
Minuman.
8. LPK. Bulan Palapa dengan alamat
Jl. Raya Penaga, Desa Penaga, Kec. Tembuku, Kabupaten Bangli di akreditasi
tanggal 16 Oktober 2014 oleh Tim Akreditasi Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan
Kerja (KA-LPK) Provinsi Bali kejuruan Bahasa Jepang
9. LPK. Rahayu, yang beralamat Jl. Gunung Rinjani
N0 5 Semarapura, Kabupaten Klungkung di akreditasi tanggal 20 Oktober 2014 oleh
Tim Akreditasi Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) Provinsi Bali
kejuruan Tata Rias Pengantin
10. LPK. Nila dengan
alamat Jl. Puputan, Desa Tojan, Kabupaten Klungkung di akreditasi tanggal 21
Oktober 2014 oleh Tim Akreditasi Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
(KA-LPK) Provinsi Bali kejuruan Tata Kecantikan Kulit.
Dari
pembentukan lembaga pelatihan kerja ditiap-tiap daerah provinsi bali, dapat
dikatakan pemerintah provinsi bali dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean
sudah sedikit memliki persiapan. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang
terdapat diseluruh Indonesia harus dapat mencontoh pemerintah daerah Bali dalam
mempersiapkan persaingan Masyarakat Ekonomi Asean. Guna menyeimbangkan
pembangunan insfrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat yang telah menjadi
dilema dari zaman orde baru sampai sekarang.
Refrensi
:
1. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. http://beritadewata.com/Ekonomi-dan-Bisnis/Ekonomi-dan-Bisnis/Bali-Harus-Siap-Hadapi-MEA-2015.html
